Catatan dari Melbourne, dari makanan sekolah sampai keberanian masyarakat untuk bersuara.
Di Melbourne, sebuah percakapan tentang politik Indonesia bergerak dari hal yang sangat sederhana: makanan di sekolah.
Dari makanan, pembicaraan kemudian melebar ke pekerjaan orang tua, pendidikan anak, pemberdayaan ekonomi, otonomi daerah, regenerasi politik, literasi digital, hingga persoalan politik uang.
Semua topik itu akhirnya bermuara pada satu pertanyaan: seperti apa politik yang benar-benar membuat masyarakat mampu menentukan masa depannya sendiri?
Dalam percakapan tersebut, Ganjar Pranowo melihat politik lebih luas dari sekadar kontestasi elektoral. Politik juga menyangkut keberanian mengambil keputusan, keberpihakan kepada masyarakat, dan kemampuan menciptakan ruang agar orang lain dapat tumbuh.
“Apakah Parpol hanya kemudian bicara elektoral? Enggak.”
Baginya, politik tidak seharusnya berhenti ketika pemilu selesai. Ada pekerjaan yang lebih panjang: memastikan kebijakan menyentuh kehidupan sehari-hari, membuka kesempatan bagi masyarakat, dan memberi ruang kepada mereka untuk menyampaikan apa yang mereka alami.
Dari memberi makan ke membuat orang mampu berdiri sendiri
Ketika pembicaraan masuk ke persoalan bantuan sosial dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menarik adalah cara Ganjar menggeser fokus dari apa yang diberikan negara menjadi apa yang terjadi pada masyarakat setelah menerima bantuan tersebut.
“Yang penting itu sebenarnya bukan dikasih makan, dikasih kerjaan.”
Kemudian menambahkan:
“Tapi mudahkan orang tuanya untuk bekerja. Dipintarkan.”
Di situ, makanan bukan lagi sekadar makanan. Tapi menjadi bagian dari pertanyaan yang lebih besar mengenai kemandirian keluarga.
Bagaimana orang tua dapat bekerja? Bagaimana anak memperoleh pendidikan yang lebih baik? Bagaimana bantuan negara tidak berhenti sebagai konsumsi hari ini, tetapi menjadi jalan menuju kemampuan untuk berdiri sendiri?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membawa percakapan ke pendidikan.
Bagi Ganjar, pendidikan memiliki posisi yang sangat mendasar. Pengalaman saat memimpin Jawa Tengah turut membentuk pandangan tersebut.
“Saya pernah buat kebijakan sekolah gratis untuk orang miskin.”
Namun kebijakan semacam itu, menurutnya, pada akhirnya kembali kepada persoalan prioritas.
“Kita rekalkulasi saja anggaran kita, terus kita membuat prioritas.”
Ketika prioritas sudah ditentukan, persoalannya adalah keberanian untuk menjalankannya.
“Itu semudah mengetukkan tangan ke meja, karena ada will, ada political will.”
Ada sesuatu yang cukup konsisten dalam cara Ganjar membicarakan pendidikan: pendidikan bukan sekadar program jangka pendek, melainkan investasi yang menentukan kemampuan seseorang untuk mengubah kehidupannya.
“Karena hanya dengan pendidikan kita bisa menentukan nasib bangsa.”
Kantin sekolah sebagai ekonomi mikro
Dari pendidikan, percakapan kembali kepada MBG.
Ganjar melihat sekolah sebagai ruang yang memiliki potensi lebih besar daripada sekadar tempat belajar. Di dalamnya terdapat ekosistem ekonomi yang bisa diberdayakan.
Salah satu gagasan yang disampaikan adalah memperkuat kembali peran kantin sekolah.
“Sebenarnya paling benar kantin sekolah, karena pasti hangat.”
Kantin, dalam konteks ini, bukan hanya soal tempat membeli makanan. Kantin dapat menjadi bagian dari pemberdayaan ekonomi lokal.
“Kantin sekolah, pemberdayaan ekonomi.”
Ada pula pertimbangan pengawasan. Ketika program menyentuh anak-anak, sekolah berada di posisi yang relatif lebih mudah untuk memastikan prosesnya berjalan dengan baik.
“Kalau orang tua, susah kontrol, kalau di sekolah gampang kontrol.”
Dengan pendekatan itu, MBG tidak hanya menyangkut makanan. Ada soal kesehatan anak, pengawasan, sekolah, dan ekonomi warga di sekitar sekolah.
Otonomi daerah dan pentingnya suara dari bawah
Percakapan kemudian bergerak dari sekolah ke persoalan hubungan antara pusat dan daerah.
Bagi Ganjar, otonomi daerah bukan sekadar persoalan administratif, tapi merupakan bagian dari semangat reformasi yang menurutnya masih perlu diperkuat.
“Sebenarnya otonomi daerah itu adalah agenda reformasi yang mesti dijalankan.”
Alasannya berkaitan dengan jarak antara pengambil keputusan dan masyarakat.
Daerah memiliki pengalaman dan persoalan yang tidak selalu dapat dibaca secara utuh dari pusat. Karena itu, kebijakan membutuhkan ruang bagi suara yang datang dari bawah.
Ganjar merumuskannya dengan sederhana:
“Maka bottom up itu speak up.”
Kalimat tersebut kemudian berkembang menjadi salah satu gagasan utama dalam percakapan.
Masyarakat tidak hanya perlu menerima kebijakan. Mereka perlu mempunyai keberanian untuk menyampaikan apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, dan apa yang menurut mereka perlu diperbaiki.
“Maka speak up itu penting.”
Baginya, speak up berarti masyarakat berani menyampaikan apa yang mereka lihat dan rasakan. Pemerintah kemudian punya kewajiban untuk mendengarkan.
Regenerasi bukan sekadar mengganti wajah
Persoalan berikutnya adalah regenerasi politik.
Bagi organisasi politik, regenerasi merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Tetapi memberi tempat kepada generasi baru tentu tidak sesederhana memasukkan orang-orang muda ke dalam struktur.
Mereka perlu diberi pengalaman, kesempatan, jaringan, dan ruang untuk tampil.
Ganjar menceritakan upaya yang sedang dilakukan:
“Kami disadarkan, Bu Santi. Maka sekarang kami rekrut anak-anak muda.”
Perhatian juga diberikan kepada kader perempuan muda.
“Kita cari kader perempuan yang muda untuk kita tongolin ke atas.”
Kata “tongolin” mungkin terdengar sederhana, tetapi di dalamnya terdapat persoalan yang cukup serius: bagaimana memastikan generasi baru tidak hanya direkrut untuk menjadi pelengkap, tetapi benar-benar mendapatkan kesempatan untuk berada di depan?
Karena itu, jejaring menjadi penting.
“Sekarang kami kenalkan pada jejaring internasional.”
Canberra, Melbourne, dan Sydney menjadi bagian dari ruang perjumpaan tersebut. Di sanalah tempat di mana anak-anak muda Indonesia dapat melihat perspektif lain, membangun koneksi, dan memahami bahwa persoalan Indonesia juga dapat dibicarakan dalam konteks yang lebih luas.
Tetapi regenerasi bukan pekerjaan mudah.
“Ini sekarang effort yang sedang kami kerjakan dan sulitnya minta ampun.”
Kalimat itu mungkin justru menjadi gambaran paling jujur mengenai regenerasi: semua orang menginginkannya, tetapi tidak banyak yang mudah melepaskan ruang kepada generasi berikutnya.
Anak muda dan politik di ruang digital
Generasi muda hari ini juga hidup dalam ekosistem politik yang berbeda.
Mereka tidak selalu mendapatkan informasi politik dari pidato, rapat, atau media konvensional. Banyak percakapan berlangsung di media sosial, dengan bahasa, gaya, dan budaya yang sangat beragam.
Karena itu, pendekatan komunikasi pun harus berubah.
Ganjar menggambarkannya demikian:
“Kita tampilkan anak-anak yang lebih muda dengan bahasa yang macam-macam.”
Bahkan karakter komunikasi tersebut dibedakan:
“Ini ada bahasa garang, ini bahasa santun, ini bahasa intelektual.”
Semua pendekatan itu, menurutnya, perlu dicoba.
“Kita sekarang lagi coba itu sambil tentu setiap tahap hasilnya kita coba evaluasi.”
Tetapi ruang digital juga membawa persoalan baru.
Semakin mudah orang berbicara, semakin penting pula kemampuan untuk membedakan informasi yang benar dan yang menyesatkan.
Karena itu, pentingnya literasi digital perlu ditekankan.
“Sekarang mesti dibangun, edukasi. Literasi digital agar kamu tidak ngawur.”
Dalam konteks demokrasi, literasi digital menjadi lebih dari sekadar kemampuan menggunakan teknologi. Literasi digital berarti kemampuan membaca informasi secara kritis dan menyadari konsekuensi ketika sesuatu disebarkan kepada publik.
Ketika gagasan kalah oleh uang
Jika ada satu persoalan yang terus membayangi politik, salah satunya adalah politik uang.
Ganjar melihat persoalan tersebut berkaitan dengan semakin sulitnya gagasan menjadi pusat kompetisi politik.
“Ketika gagasan tidak bisa dijual maka semuanya pendukung uang.”
Pernyataan itu kemudian membawa percakapan kepada sistem pemilu.
Salah satu gagasan yang ia lontarkan adalah mengembalikan sistem nomor urut.
“Udahlah kembali nomor urut.”
Alternatif lainnya adalah sistem distrik.
“Atau mau distrik saja ya? Kalau satu kabupaten satu anggota dewan sehingga partai akan berebut.”
Tentu saja, perubahan sistem pemilu bukan persoalan sederhana. Ada konsekuensi politik, kelembagaan, dan representasi yang harus dipertimbangkan.
Tetapi di balik perdebatan tersebut terdapat pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana membuat politik kembali menjadi kompetisi gagasan dan kualitas representasi, bukan semata kompetisi sumber daya finansial?
Politik yang hadir ketika masyarakat membutuhkan
Ada sisi lain dari percakapan yang tidak terlalu sering muncul ketika orang berbicara mengenai politik: pengalaman kemanusiaan.
Ganjar menceritakan pengalaman ketika terlibat dalam penanganan bencana di NTT.
“Bencana NTT hari kedua kami sudah masuk di sana. Hari kedua.”
Tidak menunggu terlalu lama, menurut ceritanya, mereka bergerak langsung.
“Kami berangkat sendiri.”
Pengalaman tersebut digambarkan sebagai bagian dari sebuah operasi kemanusiaan.
“Kami senang dalam operasi kemanusiaan itu.”
Di titik ini, politik terlihat dalam bentuk yang berbeda. Bukan kampanye. Bukan perebutan jabatan. Bukan perdebatan mengenai sistem pemilu.
Melainkan kehadiran ketika masyarakat sedang membutuhkan bantuan.
Mungkin di situlah salah satu ukuran paling sederhana dari politik: apakah masyarakat merasa negara dan para pemimpinnya hadir ketika kehidupan mereka sedang berada dalam keadaan paling sulit?
Dari kebijakan menuju keberanian bersuara
Jika seluruh percakapan di Melbourne tersebut ditarik menjadi satu garis, berbagai topik yang muncul sebenarnya tidak berdiri sendiri.
Pendidikan berbicara tentang kemampuan menentukan masa depan.
Pemberdayaan ekonomi berbicara tentang kemampuan keluarga untuk berdiri sendiri.
MBG berbicara bukan hanya tentang makanan, tetapi juga tentang bagaimana sebuah program dapat menghidupkan ekonomi di sekitarnya.
Otonomi daerah berbicara tentang memberi ruang kepada daerah untuk menentukan apa yang mereka butuhkan.
Regenerasi politik berbicara tentang memberi kesempatan kepada generasi berikutnya.
Literasi digital berbicara tentang kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih bertanggung jawab.
Dan speak up berbicara tentang keberanian untuk tidak sekadar menjadi penonton.
Pada akhirnya, mungkin itulah pertanyaan terbesar yang tersisa dari percakapan tersebut:
Apakah politik mampu membuat masyarakat semakin berdaya untuk menentukan nasibnya sendiri?
Sebab, ketika masyarakat terus-menerus diposisikan hanya sebagai penerima bantuan, kebijakan, informasi, dan keputusan politik, demokrasi perlahan kehilangan daya hidupnya. Warga tidak lagi diperlakukan sebagai subjek yang berpikir dan menentukan arah, melainkan sekadar objek yang menerima. Padahal, demokrasi membutuhkan warga yang berani berpikir kritis, menentukan pilihan, mengawasi kekuasaan, dan menyuarakan kepentingannya.
Karena itu, bottom up bukan sekadar istilah politik, tapi pengakuan bahwa kebijakan yang baik seharusnya mendengar kehidupan di bawah.
Dan speak up bukan sekadar keberanian berbicara. Tapi keberanian untuk ikut menentukan arah.
“Maka speak up itu penting.”
Mungkin di tengah politik yang sering terlalu ramai dengan suara para elite, kalimat tersebut justru terdengar sederhana.
Tetapi demokrasi memang pada akhirnya membutuhkan sesuatu yang sederhana: orang-orang yang mau bersuara, dan pemimpin yang bersedia mendengarkan.
Dan di atas semuanya, seperti yang dikatakan Ganjar:
“Karena hanya dengan pendidikan kita bisa menentukan nasib bangsa.”
Catatan editorial
Tulisan ini merupakan rangkuman editorial dari sebuah diskusi. Kutipan yang ditampilkan dalam tanda petik diambil dari transkrip percakapan dan dipertahankan sebagai pernyataan langsung. Penyuntingan dilakukan pada bagian narasi untuk kejelasan dan keterbacaan. Pernyataan dalam diskusi tersebut disampaikan dalam kapasitas personal dan tidak dengan sendirinya merupakan pernyataan resmi organisasi atau partai.
Oleh: Mario Ngopidulu, September 2026, Melbourne.
Kredit foto: Diana, Ega, dan Mario
