Keributan itu meledak begitu cepat, jeritan, botol pecah, kursi terguling. Dua pelancong asing mabuk saling mendorong, saling menghina, sementara seorang lainnya menyorotkan ponselnya, mengabadikan tontonan gratis.
“Astaga… jalan megedi!” seru Ajeng, gadis lokal Bali yang selalu tahu kapan suatu kekacauan akan berkembang menjadi bencana.
Wida, aktivis yang sudah kenyang melihat ironi Bali modern, menarik lengan saya. Anto, pengusaha muda dari luar Bali, ikut beringsut menjauh sambil mengumpat pelan. Kami berlima, termasuk DeJoe, berjalan cepat masuk ke warung kecilnya di pinggir jalan.
“Begini tiap malam sekarang,” gumam DeJoe sambil menggeser bangku panjang. “Bali makin rusuh.”
Sejak tadi, DeJoe terus mengeluh soal pendapatannya yang menurun. Turis sepi, yang domestik banyak beralih ke Jogja, sementara yang asing malah lebih memilih Thailand. Anto pun terlihat kesal, masalah proyek bangunannya yang tak kunjung dibayar membuatnya lemas tanpa komentar.
Kami duduk mengelilingi meja kayu sederhana. Aroma sambal matah dan teh hangat perlahan menenangkan sisa adrenalin.
Kata-kata Wida memotong kegalauan dan hiruk-pikuk sepeda motor yang lalu lalang, “Bali ini,” Wida menatap lurus ke depan, wajahnya tegang, “udah di ambang point of no return.”
Saya langsung mengerti mengapa dia berbicara begitu tajam. Dalam dua hari terakhir, mereka berkeliling ke berbagai penjuru: Uluwatu, Tegallalang di Ubud, tebing Bingin, hingga Nusa Penida. Berkali-kali mereka tertegun. “Expansive panoramic windows” menggantikan struktur kayu tradisional dan ukiran khas; kompleks perumahan raksasa menyergap tanah pertanian; belasan bangunan tak berizin berdiri kokoh di tebing-tebing rapuh.
Sebagai penulis media independen, saya datang untuk mencari jawaban: apa yang sedang terjadi pada karakter Bali? Mengapa identitas arsitektur, budaya ruang, dan tatanan kosmologi pelan-pelan runtuh di bawah kaki industri pariwisata?
1. Arsitektur yang Kehilangan Arah:
Bangunan-bangunan di Bali dulu tidak hanya sekadar berdiri. Mereka seperti berdoa dalam diam.
Rumah-rumah tradisional mengikuti arah gunung dan laut (kaja–kelod). Pura-pura dibangun mengikuti jalur kosmis, dengan halaman yang disusun berdasarkan Tri Mandala: utama, madya, dan nista—memisahkan ruang suci, ruang sosial, dan ruang duniawi. Setiap ruang adalah bagian dari kosmos. Setiap bangunan adalah mantra yang dibangun dengan penuh makna.
Kini?
Atap alang-alang yang dulu mendominasi hilang begitu saja, sementara bale-bale terbuka punah, digantikan oleh bentuk kotak modern yang seragam. Di Uluwatu, Canggu, Ubud, dan Sanur, vila-vila baru bermekaran dengan kaca dari lantai hingga langit-langit, atap datar, dan gaya yang bisa ditemukan di Jakarta atau Mornington Peninsula, Melbourne.
“Luke House” di Uluwatu, dengan dinding kaca kotak-kotaknya, berdiri jauh dari nilai Sanga Mandala. Ini adalah arsitektur modern yang seakan tidak meninggalkan jejak bahwa ia berada di Bali.
Selain Luke House, ada deretan vila modern lainnya yang tak kalah mencolok. Wida menunduk, matanya berkaca-kaca; DeJoe menghela napas panjang. Yang lain merasa kagum sekaligus getir; saya pun merasakan hal yang sama.
Kagum pada garis tegas, jendela besar, dan material modern yang elegan. Tetapi getir karena arsitektur itu terasa terlepas dari bahasa dan jiwa Bali. Keindahan visualnya tidak mampu menutupi kehilangan arah yang dulu melekat pada rumah, bale, dan pura di tebing-tebing ini.
Ironisnya, proyek-proyek seperti ini sering kali lahir dari tangan arsitek dalam negeri, seperti Jakarta. Sementara itu, penghargaan terhadap kearifan lokal kadang justru datang dari luar. Orang asing, seperti Pablo Luna Studio, begitu mendalam berbicara tentang atap alang-alang, tentang hubungan antara rumput liar, angin, dan filosofi Tri Hita Karana, seolah sedang mengingatkan orang Bali sendiri tentang apa yang tengah hilang.
Ini sebuah ironi yang sulit diterima: mereka yang datang dari luar berusaha merawat estetika Bali, sementara sebagian dari kita malah bergegas meninggalkannya.
PARQ Ubud menancapkan kompleks beton raksasa di lahan subak Tegallalang. Bangunan ilegal di Bingin merangsek ke tebing suci tanpa izin dan tanpa sensitivitas budaya.
Ini bukan sekadar perubahan visual. Ini adalah pergeseran kosmologi.
Arsitektur yang dulu mengikuti arah gunung dan laut kini lebih memilih mengikuti arah pasar. Ruang yang dulunya terikat pada Tri Mandala kini diratakan menjadi “zona komersial.” Tata ruang yang dulu menjadi doa kini direduksi menjadi algoritma Airbnb.
“Kalau ruang dibangun tanpa jiwa…” Wida menatap kami.
“…apakah Bali masih Bali?”
Namun, bukan hanya estetika yang hilang. Ketika aturan yang seharusnya menjaga keselarasan tak ditegakkan, konsekuensi ekologis dan sosial pun menyusul.
2. Regulasi yang Lemas, Pengawasan yang Buta
Di atas kertas, semuanya tampak sempurna.
Bangunan tak boleh lebih tinggi dari pohon kelapa.
Desain wajib mengikuti Asta Kosala Kosali.
Orientasi ruang harus selaras dengan prinsip-prinsip spiritual.
Bali bahkan memiliki Perda No. 5/2005, aturan yang secara eksplisit mewajibkan arsitektur selaras dengan nilai budaya, filsafat, dan kosmologi lokal. Tetapi keberadaan aturan itu seperti mantra yang hilang saat diperlukan.
Regulasinya jelas. Tetapi seolah tak pernah digubris.
Bangunan yang melanggar tumbuh setiap tahun. Aturan dilompati, dibengkokkan, bahkan dalam beberapa kasus, di-“sesuai”-kan agar proyek tertentu tetap berjalan. Seolah-olah hukum bisa ikut dirancang ulang bersama fasad bangunan dan kepentingan investor.
Kenyataan di lapangan justru bergerak menjauh dari apa yang tertulis dalam Perda. Hotel dan vila berdiri dengan izin yang samar, memanfaatkan celah-celah bernama “proyek strategis,” “percepatan investasi,” dan negosiasi panjang yang ujungnya tak pernah benar-benar jelas. Pemerintah daerah lebih sering tampil sebagai gerbang perizinan, alih-alih penjaga warisan budaya.
Contoh nyata dari kegagalan pengawasan terlihat di Bingin Beach. Menurut laporan ABC News dan Bali Expat, pada pertengahan 2025 sekitar 48 bangunan, vila, homestay, dan restoran, dihancurkan oleh pemerintah karena beroperasi tanpa izin yang sah.
Komisi DPRD Bali menyatakan banyak bangunan berdiri di atas lahan milik negara dan melanggar peraturan tata ruang. Ada indikasi bahwa skema “nominee” digunakan agar investor, termasuk asing, bisa melewati regulasi dan kepemilikan tanah; beberapa vila ilegal pun tidak membayar pajak wisata.
Kasus ini menunjukkan bagaimana tekanan investasi dan potensi konflik kepentingan lokal menjadi akar krisis pembangunan di Bali.
“Mereka bukan tidak tahu,” DeJoe berkata tegas.
Ia meletakkan potongan keripik singkongnya perlahan, seperti seseorang yang baru saja memutuskan untuk berhenti berbasa-basi. Rahangnya mengeras; matanya menatap keluar, mengikuti deru motor yang lewat. Ada jeda yang tak nyaman, keheningan yang tumbuh dari kemuakan yang sudah terlalu lama dipendam.
“Mereka memilih untuk tidak tahu.” DeJoe menarik napas pendek, ujung bibirnya menegang.
“Karena setiap pelanggaran itu,” lanjutnya sambil mengetuk meja tiga kali dengan kuku jarinya, “ya ujung-ujungnya duit.”
Aroma sambal matah dan minyak kelapa dari gorengan yang mulai dingin mengambang di udara, tapi tak seorang pun terlihat benar-benar lapar. Yang tersisa hanya rasa getir yang menempel di langit-langit percakapan.
Regulasi yang seharusnya menjadi pelindung berubah menjadi ornamen birokrasi: ada, terlihat, tetapi tidak berfungsi. Arsitektur Bali tradisional pun hidup seperti fosil kehormatan, hanya dirayakan dalam upacara adat, dijunjung dalam pidato resmi, namun diabaikan begitu crane mulai bekerja.
3. Ketika Beton Menghapus Ruang Hidup
Ini bukan sekadar soal estetika.
Ini tentang ekologi.
Ini tentang manusia.
Setiap vila baru berarti hilangnya sawah.
Setiap kolam renang infinity berarti jalur subak dipotong atau dialihkan.
Setiap kompleks beton berarti satu keluarga terdorong ke pinggiran, menjauh dari tanah yang selama generasi menjadi sumber hidupnya.
Desain modern berbentuk kotak kaca mengonsumsi energi tinggi, menciptakan urban heat island di tengah lanskap tropis. Pendingin udara bekerja tanpa henti; air tanah disedot untuk kolam dan kamar mandi tamu; panas terperangkap oleh beton dan kaca. Padahal, arsitektur Bali tradisional sejak awal telah menjawab tantangan iklim: ventilasi silang, material lokal, ruang terbuka, dan orientasi bangunan yang mengikuti matahari dan angin.
Apa yang kini disebut “kemajuan” justru bergerak berlawanan dengan logika ekologis pulau ini.
Kasus lift modern di Pantai Kelingking, Nusa Penida, adalah contoh paling vulgar. Sebuah struktur kaca dan baja ditanamkan ke tebing kapur yang rapuh, ikon alam yang selama ini dikenal karena keterjalannya, kesunyiannya, dan rasa hormat yang dituntutnya. Dalihnya adalah aksesibilitas dan keselamatan. Namun yang diabaikan adalah konteks ekologis dan spiritual: kawasan rawan longsor, zona lindung, serta pantai yang sejak awal tidak dirancang untuk menampung arus manusia dalam skala massal.
Lift itu bukan sekadar alat angkut. Ia adalah simbol cara berpikir yang digerakkan oleh satu motivasi utama: duit. Bahwa setiap kesulitan harus “diselesaikan” dengan ekonomi, setiap keterbatasan dianggap hambatan, dan setiap ruang harus diubah menjadi produk.
Padahal, sulitnya akses ke pantai Kelingking bukan kebetulan. Keterjalan itu sengaja dibiarkan, sebagai penyaring, pelindung, dan penjaga kesakralan. Jalan kaki yang melelahkan membatasi jumlah manusia, menjaga kebersihan, dan mempertahankan ruang agar tetap hening.
Dengan lift, tebing tak lagi dilihat sebagai ruang sakral, melainkan sebagai aset vertikal yang bisa dimonetisasi. Yang sakral dipermudah, dipercepat, lalu dipasarkan.
Dampak-dampak ini tidak berdiri sendiri. Ketika beton masuk, air tanah menurun. Ketika air menipis, petani kehilangan irigasi. Ketika sawah hilang, ketahanan pangan lokal runtuh. Ketika ruang hidup tergerus, masyarakat lokal dipaksa beradaptasi atau tersingkir. Krisis ekologi selalu berujung pada krisis sosial.
“Mereka bilang ini kemajuan,” kata Wida, suaranya meninggi. “Tapi kemajuan yang menghancurkan sumber kehidupannya sendiri bukan kemajuan. Itu kesalahan fatal.”
Kami terdiam. Karena pada titik ini, yang dipertaruhkan bukan lagi selera arsitektur atau preferensi wisatawan. Yang dipertaruhkan adalah apakah Bali masih diperlakukan sebagai ruang hidup, atau sekadar latar belakang indah bagi mesin ekonomi yang terus lapar.
4. Jalan Keluar: Mengembalikan Jiwa Ruang, Mengubah Arah Pariwisata
Kami masih terdiam. Anto, yang beberapa proyek vilanya mulai ada yang mangkrak karena pembayaran tak kunjung turun, menyandarkan tubuh ke kursi. Mungkin untuk pertama kalinya, ia benar-benar terguncang oleh kenyataan yang ikut ia bangun sendiri.
Saya teringat sebuah ungkapan lama: jika mencintai pantai, jangan bangun rumah di pantai; jika mencintai gunung, jangan bangun rumah di tebingnya. Cinta sejati tahu batas.
“Jadi harus gimana?” tanya Ajeng, pelan.
Dan inilah solusi yang menjadi inti percakapan malam itu:
4A. Kembali ke Filosofi Ruang: Tri Mandala, Kaja–Kelod, Asta Kosala Kosali
Bali tidak perlu menolak arsitektur modern.
Tetapi arsitektur modern harus tunduk pada nilai lokal.
Itu berarti menerapkan hirarki Tri Mandala, agar ruang suci, ruang sosial, dan ruang profan kembali teratur. Mengikuti arah kaja–kelod, menempatkan bangunan kembali dalam posisi kosmisnya. Menghidupkan elemen lokal—bale terbuka, material kayu, ventilasi alami—yang sejak awal selaras dengan iklim dan lanskap Bali.
Yang perlu diingat: bangunan bukan sekadar fungsi, melainkan hubungan. Hubungan dengan alam, dengan komunitas, dan dengan kosmologi yang lebih besar.
Modernitas bukan musuh Bali.
Musuhnya adalah modernitas yang kehilangan pijakan.
4B. Menghentikan Pariwisata Murah – Beralih ke Pariwisata Berkualitas
Inilah penentu paling krusial bagi masa depan Bali.
Pariwisata massal adalah sebuah paradoks: semakin banyak turis datang, semakin cepat Bali kehilangan apa yang sebenarnya mereka cari. Demi memenuhi pasar wisata murah, sawah dikonversi, subak dipotong, pantai diserahkan ke beach club, dan lahan adat dijual ke spekulan.
Jika Bali tidak ingin melewati point of no return, arah strateginya harus berubah TOTAL. BUKAN lagi mengejar KUANTITAS kunjungan, tetapi KUALITAS wisatawan.
Bali membutuhkan wisatawan yang ramah pada budaya, menghargai ruang, memiliki daya beli tinggi, menuntut kualitas, bukan mereka yang menjadikan pulau ini panggung pesta, bergajulan, dan mabuk-mabukan.
Contohnya: Mereka yang datang untuk konferensi dan retret, eksekutif dan pebisnis yang mencari ketenangan, seniman dan kreator yang mencari inspirasi, akademisi yang meneliti filosofi Bali, hingga wisatawan mapan yang bersedia membayar lebih untuk pengalaman yang autentik.
Wisatawan seperti ini menghasilkan lebih banyak, merusak lebih sedikit, memberi ruang untuk penataan ulang, mendukung ekonomi tanpa mengorbankan budaya.
Ini soal keberlanjutan.
Ini satu-satunya cara agar Bali tetap Bali.
Penutup – Di Ambang Titik Balik
Ketika kami keluar dari warung malam itu, langit Bali menutup tirainya perlahan. Lampu hotel berpijar di kejauhan, menciptakan bayangan dingin di atas bekas sawah yang perlahan hilang. Sebuah pura kecil masih berdiri, lambang kesetiaan, meski kini sebagian dikepung oleh deru mesin dan beton modern.
Bali belum hancur. Namun, pulau ini berada di ambang titik balik. Jika pembangunan terus berjalan tanpa arah, tanpa makna filosofis, dan tanpa kontrol budaya, surga ini bisa runtuh bukan karena bencana alam, tetapi karena kompromi moral, keserakahan manusia, dan kelemahan penguasa daerah.
Seperti yang terlihat selama investigasi trilogi ini, dari Part I tentang alih fungsi lahan hingga Part II tentang identitas dan pariwisata, benang merahnya jelas: pengawasan pemerintah daerah yang lemah, kemungkinan korupsi, dan tekanan dari kepentingan investasi memungkinkan pelanggaran tata ruang dan pembangunan tanpa batas terjadi.
Beberapa pejabat tampak lebih sering menjadi gerbang perizinan ketimbang penjaga budaya, memanfaatkan celah hukum untuk mempercepat proyek, atau menutup mata demi keuntungan ekonomi jangka pendek. Tanpa keberanian politik dan integritas, nilai-nilai tradisional seperti Tri Mandala, kaja–kelod, dan Asta Kosala Kosali tersapu arus modernisasi.
Solusi memang tak sederhana, tetapi malam itu di warung kecil itulah kita berbicara tentang keberanian. Keberanian untuk menata ulang pembangunan, mengembalikan arsitektur ke akar nilai, dan menggeser orientasi pariwisata dari kuantitas menuju KUALITAS, dari turis pesta murah ke pengunjung yang menghargai budaya, mendukung ekonomi lokal, dan menjaga ekologi. Ini bukan sekadar strategi ekonomi, melainkan strategi IDENTITAS, cara agar Bali tidak menjual jiwanya demi keuntungan instan.
Sebagai penulis yang telah mengikuti jejak diskusi sejak Part I – Dampak Perubahan Penggunaan Lahan hingga Part II – Identitas vs Pariwisata, saya melihat satu hal: tanpa keberanian bersama, warga lokal, pengembang, aktivis seperti Wida, dan pemerintah, Bali bisa kehilangan dirinya sendiri.
Kini, di puncak trilogi ini, gesekan dan harapan berpadu: kita bisa melihat kehancuran yang hampir pasti, atau kita bisa memilih jalan lain.
Kata Wida menutup malam itu dengan tegas:
“Kita tidak butuh lebih banyak gedung. Kita butuh lebih banyak keberanian.”
Catatan Editor – Seruan dari Ambang Masa Depan
Trilogi Bali di Ambang Point of No Return ditulis bukan untuk menakut-nakuti, juga bukan untuk meromantisasi keadaan. Ini Adalah alarm keras, nyata, dan perlu didengar sebelum terlambat.
Selama proses peliputan, wawancara, dan perjalanan lapangan, jelas terlihat bahwa Bali bukan hanya berjuang melawan tekanan pasar global. Pulau ini sedang berjuang melawan ketidakmampuan dirinya sendiri, penguasa daerah yang lemah, dan keputusan yang menempatkan keuntungan jangka pendek di atas kelestarian.
Sebagian orang mungkin mengira perubahan ini tak terhindarkan. Tapi Bali punya fondasi kuat, nilai, tradisi, filosofi, dan daya cipta warganya. Ini adalah asset strategis yang mampu beradaptasi dengan dinamika global tanpa harus tunduk sepenuhnya pada logika pertumbuhan tanpa batas.
Sebagai pembaca dan bagian dari komunitas yang mencintai Bali, Anda memiliki peran: bertanya lebih kritis, menolak normalisasi kerusakan, mendukung kebijakan yang pro-budaya dan pro-ekologi, serta memberi tekanan pada pemerintah agar REGULASI DITEGAKKAN tanpa kompromi.
- Jika Anda Warga lokal: suara Anda adalah benteng terakhir Bali.
- Jika Anda Pelaku bisnis: keputusan Anda bisa menjadi contoh pembangunan yang beradab.
- Jika Anda Turis dan pendatang: sikap Anda menentukan Bali seperti apa yang Anda tinggalkan untuk generasi berikutnya.
- Jika Anda Anak muda Bali: masa depan pulau ini sepenuhnya ada di tangan Anda.
Semoga trilogi ini memberi keberanian, bukan sekadar informasi; memicu tindakan, bukan hanya perbincangan.
Dan semoga Bali tetap menjadi Bali, bukan versi tiruan demi keuntungan instan.
——
Penulis: Mario NgopiDulu | 31 Desember 2025
Ucapan terima kasih khusus kepada semua narasumber yang bersedia berbagi wawasan, serta kepada Ogi Suwarjaya dan Pak DeJoe atas perspektif tambahan dan diskusi yang sangat berharga.
Referensi:
Destination Management in achieving Sustainable Tourism in Bali oleh Komang Bayu Segara
https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/90365
https://www.asialifestylemagazine.com/bali-illegal-villa-rental-crackdowns-what-expats-need-to-know/
Penulis dan segenap tim Editor Portal Suara Independen mengucapkan Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Semoga sukacita dan harapan menyertai kita semua.
Portal Suara Independen 