EMPAT WAJAH SATU PROGRAM

Di ruang kelas sederhana, Nur Azizah, siswi kelas 4 SDN 21 Polewali Mandar, Sulawesi Barat, menunggu sesuatu yang bagi teman-temannya terasa biasa: kotak makan siang dari
program pemerintah.

Jam makan siang adalah saat yang paling dinanti. Ayam. Kadang daging. Buah. Tapi Azizah tidak langsung menyantapnya. Kadang mencicipi sedikit, kadang tidak menyentuhnya sama sekali. Ia menahan lapar di kelas, agar bisa membawa pulang kotak makan itu untuk keluarga di rumah.

Satu kotak makan siang. Satu keputusan kecil yang menceritakan segalanya tentang program ini.

Di Flores, Mama Maria dulu bangun pukul 05.00. Bukan karena disiplin. Karena terpaksa. Tiga anak, satu kompor minyak tanah, Rp15.000 untuk bahan makanan,  nasi, tempe, kadang ikan asin kalau minggu itu baik. Itu aritmetika keseharian yang tidak boleh salah.

Kini anak-anaknya makan di sekolah. Susu, protein, buah. Rp15.000 per hari yang dulu
menguap di kompor, kini mengendap. Rp450.000 sebulan. Bagi keluarga di pedesaan Flores, itu bukan angka kecil. Itu sepasang sepatu sekolah. Itu paket data agar anak bisa mengerjakan PR.

Maria adalah argumen paling sederhana untuk program ini. Ia tidak peduli siapa yang
mengelola dapur. Yang penting apakah anaknya makan.

Pak Yusuf di Tangerang membesarkan 500 ekor ayam atas dasar janji. Pemerintah bilang MBG akan menyerap pasokan lokal. Ia menguras tabungan, memperluas kandang, menghitung margin.
Semua tampak masuk akal.

Kenyataannya: dapur SPPG setempat, dikelola perusahaan berkoneksi politik, memilih frozen-chicken dari integrator besar Jakarta. Alasannya? Lebih murah Rp2.000 per kilogram.
Yusuf ditelantarkan dengan 500 ayam dan kemarahan yang tidak tahu harus bagaimana.

Yusuf adalah argumen jujur tentang apa yang salah dari program ini. Petani kecil yang
tersingkir bukan karena tidak kompeten, tapi karena kalah koneksi.


Yasika berusia 20 tahun. Mengelola 41 dapur MBG. Di usia ketika banyak Gen Z masih bingung memilih jurusan atau mencari kerja karena tidak ada lapangan kerja, dia sudah pegang kontrak ribuan porsi makanan per hari.

Ayahnya adalah Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan dari Partai Gerindra. Yasika memenangkan kontrak pengelolaan 41 SPPG. Indonesia Corruption Watch mencatat ini bukan anomali, ini pola yang berulang di puluhan titik di seluruh Indonesia, melibatkan keluarga pejabat, jaringan partai, hingga institusi TNI dan Polri.

Yasika adalah argumen paling rumit dalam cerita ini. Karena keberadaannya membuktikan bahwa program senilai Rp335 triliun ini, sejak awal, tidak pernah steril dari kekuasaan.


I. ARSITEKTUR KEBOCORAN: TIDAK SEMUA KORUPSI SAMA JAHATNYA

Sebelum kita membahas MBG, kita perlu jujur tentang satu hal yang jarang diakui dalam
perdebatan kebijakan Indonesia: korupsi dalam proyek infrastruktur dan korupsi dalam program sosial pangan bekerja dengan mekanisme yang sangat berbeda.

Proyek Bergengsi: Korupsi Memakan
Output

Ambil contoh Food Estate di Kalimantan. Ratusan miliar rupiah dianggarkan untuk mencetak sawah baru. Yang dihasilkan: lahan gambut rusak, kontrak mengalir ke kontraktor
pusat, petani lokal tidak dilibatkan. Proyek mangkrak. Tidak ada sawah. Tidak ada panen. Tidak ada yang bisa dimakan. Korupsinya terkonsentrasi di hulu. Dan karena terkonsentrasi di hulu, output terhapus sepenuhnya.


Ini yang disebut Irreducible Output Principle. Dalam program MBG, korupsi tidak bisa
sepenuhnya memakan produknya, karena produknya adalah makanan fisik yang harus
tiba di tangan anak nyata. Kalau tidak tiba, penipuannya langsung kasat mata:
anak-anak kelaparan di depan kepala sekolah.

IKN lebih ekstrem lagi. Per 2026, akurasi pengiriman dari masterplan awal diperkirakan di
bawah 20%. Ribuan hektar lahan dibuka, anggaran digelontorkan, tapi kota yang
dijanjikan belum ada. Tidak ada pegawai negeri yang pindah ke sana secara masif. Tidak ada pasar rakyat yang tumbuh. Tidak ada warga desa sekitar yang merasakan dampak langsung di dompet mereka.


Argumen Irreducible Output di MBG ini, bukan pembelaan atas korupsi. Ini adalah pemetaan jujur tentang di mana kerusakan
korupsi mendarat, dan pada siapa. Mama Maria, apalagi Azizah, tidak mendapat apa-apa dari IKN. Ia mendapat sesuatu dari MBG, meski sebagian uangnya bocor ke yayasan keluarga pejabat seperti yang dikelola Yasika.

II. EFEK PENGGANDA: KETIKA UANG NEGARA AKHIRNYA MAMPIR KE DESA

Multiplier effect paling jarang disebut dalam perdebatan soal MBG: program ini adalah
mesin distribusi ekonomi akar rumput yang belum pernah ada sebelumnya di
Indonesia, karena sifat fisik bahan bakunya tidak memberi pilihan lain.

Bahan Segar Tidak Bisa Diimpor

Jalan tol bisa menggunakan baja dari Cina. Kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan rangkaian dari CRRC, perusahaan milik negara Cina. Teknisi proyek bendungan bisa didatangkan dari Korea. Tapi telur tidak bisa dikirim dari Shanghai. Bayam tidak tahan perjalanan lintas provinsi. Nasi harus dimasak hari itu juga.

Kendala fisik ini adalah keharusan distribusi yang tidak bisa diakali oleh jaringan patron
mana pun. Bahkan bagi Yasika Group, beras dan telur yang masuk ke dapur-dapurnya itu tetap harus dibeli dari petani dan peternak di sekitarnya. Uang bergerak, turun ke tanah.


Agar Tidak Abstrak: Bayangkan Satu Kabupaten

Angka nasional mudah terasa jauh. Maka bayangkan satu kabupaten dengan 120.000 siswa penerima dan 300 unit SPPG. Dengan biaya rata-rata Rp12.000 per porsi dan 20 hari
sekolah per bulan, perputaran uang mencapai Rp28,8 miliar per bulan, atau hampir Rp345 miliar per tahun, hanya di satu kabupaten.

Jika 300 SPPG itu masing-masing mempekerjakan 40 orang lokal dengan gaji rata-rata Rp2 juta per bulan, maka Rp24 miliar per bulan langsung masuk ke rumah tangga pekerja, ibu rumah tangga, juru masak, kurir. Ini bukan elite. Ini ekonomi bawah yang selama ini tidak tersentuh kontrak pemerintah.

Tapi uang Rp345 miliar itu mendarat di mana, tergantung satu hal: apakah bahan bakunya
dibeli dari petani lokal, atau dari integrator besar luar daerah. Di sinilah kisah Pak Yusuf relevan — dan di sinilah letak perbedaan antara MBG sebagai mesin ekonomi desa, atau sekadar program makan yang berjalan.

 
Pak Yusuf dan The Paradox of Thrift

Kisah Pak Yusuf adalah luka nyata dalam sistem ini. Ia seharusnya menjadi bagian dari lapisan efek ketiga, peternak lokal yang mendapat pasar terjamin. Yang terjadi sebaliknya: dapur SPPG memilih ayam beku dari integrator besar karena lebih murah Rp2.000 per kilo.

Ini bukan kegagalan konsep. Ini adalah kegagalan pengawasan. Regulator gagal memastikan klausul “pengadaan lokal” dijalankan, dan di lapangan, kegagalan itu berbentuk lebih konkret dari sekadar angka: ada laporan anak-anak pulang membawa kotak MBG yang belum disentuh, nasi dan ayam goreng sudah terlalu kering untuk dimakan. Kotak itu berakhir di kandang ayam*.

Hasilnya: multiplier effect yang seharusnya menjangkau Yusuf, tersedot ke atas oleh logika harga dan koneksi.

Pertanyaannya:
apakah ini alasan cukup untuk membunuh programnya, atau justru alasan untuk memperbaiki pengawasannya?

Siapa Paling Untung, dan Siapa yang Bisa Tersisih.


Tabel ini adalah inti dilema yang sesungguhnya. Anak sekolah seperti Nur Azizah dan keluarga miskin seperti Mama Maria untung di semua skenario,  bahkan yang terburuk sekalipun. Tapi petani kecil seperti Pak Yusuf hanya untung jika desainnya benar dan pengawasannya dijalankan. Program yang sama bisa menjadi mesin ekonomi desa atau sekadar jalur distribusi elite, tergantung pada satu hal yang tidak seksi untuk diberitakan: kepatuhan pada klausul pengadaan lokal.


Setiap Rp1.000 yang beredar di dapur SPPG berpotensi berputar 3–5 kali di ekonomi lokal
sebelum mencapai bank. Itulah yang tidak pernah terjadi di proyek IKN atau Food Estate, di mana uang negara masuk ke rekening kontraktor Jakarta dan berhenti disana.


III. NERACA JUJUR: MBG vs. PROYEK PRESTISIUS YANG TIDAK MENYENTUH RAKYAT
KECIL

Mari kita letakkan MBG di sebelah proyek-proyek besar yang selama ini dipuji sebagai
“investasi masa depan bangsa” , dan tanyakan satu pertanyaan sederhana: siapa yang benar-benar merasakan manfaatnya hari ini?


Kereta Cepat: Keajaiban Rekayasa, Ketidakhadiran Ekonomi Lokal

Kereta cepat Jakarta-Bandung adalah prestasi teknik yang membanggakan. Tapi juga adalah
studi kasus sempurna tentang proyek yang tidak menyentuh rakyat kecil.
Rangkaian keretanya produk CRRC Cina. Teknisinya sebagian besar teknisi asing.
Kontraktornya BUMN besar. Stasiun-stasiunnya dibangun di titik yang tidak dekat
permukiman padat.

Berapa banyak peternak ayam seperti Pak Yusuf di sepanjang jalur Bandung-Jakarta yang
merasakan manfaat langsung dari proyek senilai ratusan triliun itu? Hampir tidak ada. Dampaknya memang ada, tetapi bersifat tidak langsung dan baru terasa dalam jangka panjang, itu pun lebih banyak dinikmati oleh masyarakat kelas menengah yang sudah memiliki daya beli untuk membeli tiket.

Food Estate: Lahan Gambut, Anggaran Besar, Panen Nol

Food Estate di Kalimantan Tengah dimaksudkan untuk menjadi lumbung pangan nasional. Yang terjadi: lahan gambut dibuka secara masif, ekosistem rusak, petani lokal tidak dilibatkan secara bermakna, dan produksi pangan yang dijanjikan tidak pernah terwujud dalam skala yang direncanakan. Ratusan miliar rupiah menguap.

Bandingkan dengan MBG yang, bahkan dengan segala patronase dan kebocoran elitenya, tetap menghasilkan 4,5 miliar porsi makanan nyata yang sampai ke mulut anak-anak nyata. Perbandingan ini bukan untuk merayakan korupsi MBG. Ini untuk menunjukkan bahwa “program bersih yang gagal” bisa jauh lebih
merugikan rakyat dibandingkan “program cacat yang berjalan.”

IKN: Ibu Kota untuk Siapa?

IKN adalah pertanyaan terbesar dalam kebijakan fiskal Indonesia saat ini. Anggaran yang dialirkan ke proyek ini bisa membiayai puluhan juta porsi MBG selama bertahun-tahun. Siapa yang merasakan manfaat langsungnya hari ini? Kontraktor konstruksi. Konsultan. Pengembang properti yang sudah membeli lahan di sekitarnya.

Mama Maria di Flores tidak merasakan apa-apa dari IKN. Pak Yusuf di Tangerang tidak mendapat kontrak dari IKN. Sementara itu, meski dengan segala cacatnya, MBG setidaknya memastikan anak Maria maka, dan di suatu dapur di suatu desa, seorang ibu rumah tangga mendapat penghasilan karena menjadi juru masak SPPG.


IV. APA YANG BENAR DARI PARA KRITIKUS — DAN BATAS KEBENARANNYA

Seruan penghentian program MBG menguat. Kekhawatiran akan tata kelola, kasus keracunan makanan, dan dugaan korupsi, mendorong desakan untuk evaluasi menyeluruh bahkan
pengalihan dana ke bantuan sosial lain.

Tidak adil membela MBG tanpa mengakui apa yang salah secara struktural. ICW benar. Temuan mereka solid. Ini bukan debat akademis, tapi ini tentang uang negara yang mengalir ke jejaring kekuasaan yang sudah terlalu banyak menerima.

Tiga Kebenaran yang Tidak Bisa Diabaikan

Pertama: Patronase politik dalam MBG bukan pengecualian, melainkan pola yang sistemik. ICW mendokumentasikan lusinan yayasan mitra MBG yang terhubung dengan partai politik, jaringan militer, dan institusi penegak hukum. Yasika bukan kasus tunggal, melainkan representasi dari pola yang lebih luas dan terstruktur.

Kedua: Keterlibatan TNI dan Polri dalam pengelolaan ratusan unit SPPG tidak lazim dalam konteks demokrasi mana pun. Institusi keamanan negara tidak seharusnya menjadi operator program makan siang. Ini bukan soal kapabilitas, tapi soal prinsip pemisahan peran dalam demokrasi.

Ketiga: 28.000 kasus keracunan bukan statistik yang nyaman untuk dirayakan. Angka 0,006% terdengar kecil sampai kita ingat bahwa setiap angka adalah seorang anak yang muntah di sekolah, orang tua yang panik, dan
kepercayaan publik yang terkikis.

Tapi Ada Batas dari Argumen Kritikus

Kritik yang sah menjadi tidak produktif ketika ia berhenti di diagnosis dan tidak menawarkan
alternatif. Jika jawabannya adalah “hentikan MBG sampai sistemnya bersih”, maka pertanyaannya adalah: berapa lama anak-anak harus menunggu?

Indonesia sudah menunggu program sosial yang bersih sejak era Orde Baru, namun yang terjadi justru akumulasi sistemik dalam wujud yang berbeda. PKH (Program Keluarga Harapan) dan PIP (Program Indonesia Pintar) pun, setelah lebih dari satu dekade berjalan, masih melaporkan ketidaktepatan sasaran hingga 41,9%: jutaan warga miskin tidak terdaftar, sementara sebagian yang tidak layak justru menerima. Program yang “lebih bersih” ternyata tidak otomatis lebih tepat sasaran.

Secara geografis, distribusi MBG belum merata: Kabupaten Gianyar, termasuk Desa Pejeng di Bali, per awal 2026 belum tersentuh program sama sekali*. Angka 83 juta penerima
adalah target, bukan peta yang sudah penuh terisi.

Sementara kita menunggu, tagihannya terus berjalan: tingkat stunting yang masih di angka
mengkhawatirkan, ketimpangan gizi kota-desa yang persisten, dan generasi demi
generasi yang kehilangan potensi kognitif karena kekurangan protein di usia kritis.


V. VONIS: KONTRAK YANG CACAT TETAPLAH KONTRAK

Kontrak sosial tidak pernah bersih. Ia selalu lahir dari kompromi, kepentingan, dan tekanan.
Yang membedakan kontrak sosial yang baik dari yang buruk bukan kemurniannya —
tapi apakah manfaat benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.

MBG, dengan segala cacatnya, menyampaikan sesuatu. Setiap hari. Kepada 83 juta orang.

Ini bukan alasan untuk membiarkan Yasika Group memonopoli puluhan dapur tanpa pengawasan.
Ini bukan alasan untuk membiarkan Pak Yusuf terus kalah dari ayam beku Jakarta.
Ini bukan alasan untuk membiarkan TNI dan Polri terus menjadi operator dapur
makan siang.

Tapi ini adalah alasan untuk mengatakan dengan tegas: reformasi sistemnya, jangan matikan
programnya.



EPILOG: PERTANYAAN YANG TIDAK BERANI KITA TANYAKAN

Di akhir semua perdebatan ini, ada satu pertanyaan yang terus tidak muncul dalam sidang parlemen, tidak tertulis dalam siaran pers ICW, tidak diucapkan dalam seminar
ekonomi:

Mama Maria tidak punya waktu untuk menunggu jawaban itu. Pak Yusuf sudah terlanjur merugi
dan tidak akan mendapatkan kompensasi dari debat akademis tentang tata kelola yang ideal. Dan Yasika, entah ia benar-benar berkompeten atau hanya beruntung punya ayah di posisi yang tepat, tetap mengelola 41 dapur yang setiap harinya memproduksi ribuan porsi makanan yang nyata.

Dan Nur Azizah?
Ia mungkin masih menahan lapar di kelas, menunggu bel pulang, agar kotak
makannya bisa ia bawa utuh untuk adik-adiknya di rumah. Program ini belum menjangkaunya dengan sempurna. Tapi setidaknya, hari ini ada kotak makan di mejanya.

MBG bukan program yang baik. Tapi adalah program yang ada. Dan dalam jarak antara
“baik” dan “ada”, ada jutaan anak yang hari ini makan, dan jutaan lainnya yang dalam program-program bergengsi sebelumnya, tidak pernah
merasakan apa-apa selain janji.

Indonesia tidak kekurangan visi. Yang selalu kurang adalah keberanian untuk membersihkan budaya yang merusak segala program, proyek, dan sistem. Mari jalankan yang tidak
sempurna sambil terus memperbaikinya, daripada menunggu kesempurnaan yang
tidak pernah datang.

Oleh: Mario NgopiDulu

Sumber data:
Indonesia Corruption Watch (Jan 2026) · Badan Gizi Nasional (Feb 2026) · ANTARA
News · The Diplomat · International Institute for Sustainable Development · regional.kompas.com · Tridge · NU Online

Terima kasih khusus atas *laporan pandang mata: Bela Kusumah