“Sekolah yang rajin, biar jadi sarjana, biar dapat kerja bagus.”
Nasihat ini begitu lekat dalam ingatan banyak keluarga Indonesia. Sarjana telah lama diposisikan sebagai tiket menuju kehidupan layak.
Tapi apa jadinya jika tiket itu tak lagi membuka pintu?
Bagi banyak lulusan hari ini, gelar sarjana bukan lagi tiket emas menuju masa depan, melainkan antrean panjang menuju kekecewaan struktural.
Data BPS dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka justru paling tinggi pada kelompok lulusan universitas.
Masalahnya bukan karena “terlalu banyak sarjana”, seperti yang digaungkan. Masalah sesungguhnya terletak pada struktur ekonomi yang timpang dan gagal menyediakan lapangan kerja yang sebanding dengan laju peningkatan pendidikan masyarakat.
Di tengah tekanan ini, muncul narasi keputus-asa-an: #kaburajadulu. Tapi, siapa yang bisa kabur? Dan lari ke mana kalau dunia di luar pun tidak menunggu siapa-siapa?
Tidak semua orang punya privilese modal, akses, atau jaringan untuk keluar. Dan andai pun bisa, kita harus jujur, yang akan pergi justru mereka yang paling pintar, paling adaptif, paling gigih.
Kalau semua talenta terbaik kabur, siapa yang tersisa? Dan, apa yang tertinggal?
Jadi, “kaburajadulu” bukan jawaban.
Lapangan Kerja yang Tak Seimbang
Pabrik-pabrik tutup, industri manufaktur mandek, sementara pertanian dan perikanan jalan di tempat. Sektor-sektor ini minim dukungan kebijakan dan industrialisasi, padahal justru menyerap banyak tenaga kerja, petani, nelayan, buruh pabrik, teknisi, hingga sopir logistik.
Di saat yang sama, jumlah lulusan sarjana terus meningkat tanpa arah jelas untuk menjawab kebutuhan sektor riil. Padahal, tidak semua pekerjaan butuh gelar sarjana, dan tidak semua lulusan siap menghadapi kebutuhan lapangan.
Akibatnya, sektor-sektor strategis yang seharusnya menopang kedaulatan ekonomi justru terbengkalai. Ironisnya, Indonesia malah bergantung pada impor bahan pokok seperti beras, jagung, ikan, dan bahkan garam. Ya, garam. Ini adalah paradoks yang menyakitkan bagi negara dengan tanah subur dan laut yang luas.
Selain itu, bukannya membangun kedaulatan pangan dan membuka pekerjaan massal dari sektor strategis tersebut, pembangunan nasional justru kekeuh bersandar pada ekstraksi sumber daya alam: hutan, tambang, dan energi fosil lainnya. Model ekonomi ini rakus pada alam, dan pelit pada rakyat. Ironisnya, justru inilah yang paling giat dikembangkan pemerintah.
Mungkinkah karena Industri ini merupakan sektor yang empuk untuk praktik korupsi, sehingga dipilih sebagai medan subur bagi kepentingan elite politik dan ekonomi?
Konferensi yang Jadi Ekonomi Sendiri
Sementara itu, masyarakat juga dipaksa beradaptasi. Di tengah stagnasi sektor riil dan minimnya lapangan kerja, sebagian masyarakat, terutama kelas menengah terdidik, berusaha bertahan dengan menciptakan ruang baru. Sayangnya, bukan dengan membangun ekosistem kerja dan produksi, tapi melalui diskusi, seminar, dan konferensi.
Konferensi berlangsung silih berganti, dari hotel ke hotel, dari panggung ke panggung, menghadirkan pesan yang sama. Maka muncullah fenomena yang oleh pengamat disebut “Conference Industrial Complex”, sebuah ekosistem industri yang tumbuh bukan dari eksekusi, melainkan dari kemampuan bicara.
Apakah ini salah? Tidak sepenuhnya. Forum publik memang penting, tapi potensi, awareness dan mantra “kolaborasi” tak bisa dirayakan terus-menerus sambil menyeruput kopi di hotel, sementara petani di desa bingung menjual hasil panen.
Ketika diskusi tidak ada tindak lanjut nyata, maka forum itu bukan lagi ruang solusi, melainkan arena teatrikal.
Seandainya diskusi bisa menciptakan GDP, Indonesia sudah jadi superpower.
IKN dan Kongres Diaspora
Di tengah euforia konferensi, di mana diskusi berhenti di wacana, Kongres Diaspora Indonesia ke-8 (CID-8) hadir membawa harapan.
Di simpang Juli Agustus 2025 nanti, kongres ini akan digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN), mengusung tema “Bersama Diaspora Mewujudkan IKN Menjadi Kota Dunia untuk Semua.”
Keren, sangat menjanjikan. Juga menggelitik.
Salah satu tujuan mulia dari proyek IKN adalah mengurangi kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa. Pemindahan ibu kota membuka peluang struktural untuk membangun pusat gravitasi baru, sebuah langkah strategis dalam menjawab ketimpangan historis yang selama ini mengakar.
Di lapangan, geliat ekonomi lokal memang mulai tampak: rumah sakit, penginapan, dan warung-warung penuh. Tapi benarkah ini tanda pemerataan yang sesungguhnya, atau hanya ledakan sesaat di tengah sistem yang belum berubah?
Sementara itu di skala luas, realita sosial masih menganga: pengangguran tinggi, ketimpangan melebar, sumber daya alam terkuras, korupsi merajalela, dan bahan pokok masih diimpor, tak sedikit yang bertanya: benarkah kota dunia itu untuk semua?
Dan yang dimaksud dengan “semua” itu siapa?
Apakah termasuk masyarakat lokal yang kehilangan tanahnya?
Apakah termasuk nelayan di Teluk balikpapan yang kehilangan akses zona tangkap?
Apakah termasuk buruh dan petani yang tak pernah diajak bicara?
Apakah termasuk kontraktor-kontraktor proyek yang tidak dibayar-bayar?
Apakah termasuk sarjana pengangguran yang jumlahnya makin banyak?
Apakah mereka punya tempat dalam visi besar IKN, atau IKN hanya akan menjadi simbol kekuasaan dan kebanggaan elitis?
Pertanyaannya: apakah forum ini bisa menembus realitas masalah yang menganga tadi, atau justru ikut larut dalam rutinitas simbolisme seperti banyak panggung lain?
Harapan Pada Diaspora dan Warisan Cara Lama
Dibalik kemegahan kongres ini, terselip harapan terhadap diaspora. Tapi harapan seperti apa? Bukan untuk mendorong pulang, tampaknya, melainkan lebih sebagai pengenalan, tentang seperti apa IKN itu, cara pelaksanaannya, dan bagaimana diaspora walau dari kejauhan, bisa berkontribusi, di tengah tantangan brain-drain yang nyata.
Namun jika pun ada secuil harapan diaspora kembali, pertanyaannya:
Pulang ke apa? Kota megah tanpa sistem yang berubah? Atau panggung seminar yang sibuk?
Bahkan desain awal Istana Negara di IKN pun bukan hasil rancangan tim perencana kota atau arsitek tata ruang, melainkan karya seorang seniman. Sebuah pilihan yang menggambarkan bahwa sejak mula, proyek ini lebih condong sebagai panggung simbolik ketimbang solusi struktural.
Kita tak bisa hanya mengundang pulang, sementara mereka yang bertahan di tanah air pun tak diberi ruang yang adil.
Pada akhirnya, tantangan terbesar kita bukan sekadar membangun ibu kota baru, tapi membongkar cara lama: ekonomi yang selama ini bertumpu pada ekstraksi alam, bukan pada penciptaan nilai dan tenaga kerja.
Model ekonomi ekstraktif memang menghasilkan angka-angka PDB, tapi gagal menciptakan ekosistem kerja yang berkelanjutan dan merata. Selain merusak tanah, ekonomi ekstraktif juga membekukan harapan: menyisakan jutaan sarjana yang tak terserap dan petani yang kehilangan lahan.
Jika IKN ingin menjadi titik balik, maka logika pembangunan pun harus dibalik: dari yang padat modal menjadi padat karya, dari simbolisme menjadi keberpihakan.
Menuju Arah yang Lebih Berpihak
Indonesia tidak kekurangan gagasan. Tidak kekurangan narasi. Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Yang kurang adalah keberanian dan kefektifan untuk melaksanakannya. Kita kekurangan keberpihakan. Kita kekurangan pelaksana yang benar-benar mau bekerja. Bukan bekerja di depan mikrofon, tapi di lapangan: membangun sistem, membuka akses, menyambungkan pendidikan dengan produksi, menjadikan ekonomi lebih dari sekadar angka di layar presentasi.
Pembangunan tidak bisa terus bersandar pada sumber daya alam yang bisa habis. Kita butuh industrialisasi berbasis rakyat, transformasi ekonomi yang membuka pekerjaan luas, dan sistem pendidikan yang terhubung langsung dengan kebutuhan sektor produktif.
Kita tidak bisa terus hidup di antara janji-janji “masa depan cerah” yang tidak pernah datang. Sebab rakyat tidak makan potensi. Mereka butuh pekerjaan! Sebagai awal, itu aja dulu.
Negara besar tidak dibangun dari sorotan lampu panggung, tapi dari lapangan-lapangan kerja yang riil, dari petani yang sejahtera, buruh yang dihormati, nelayan yang dilindungi, dan sarjana yang tak harus menjadi pengangguran.
Dalam konteks ini, peran diaspora diharapkan tak sekadar hadir dalam panggung seremonial, tapi turut menjadi jembatan di atas jurang visi besar negara dan realitas rakyat yang tertinggal. Mereka bisa, dan semestinya, membantu negara keluar dari mabuk simbolisme yang kian menjauh dari kebutuhan mendesak hari ini: tingginya pengangguran dan sumber daya alam yang hampir habis.
Mungkinkah proyek sebesar IKN menjadi bagian dari solusi? Bisakah turut mengurangi pengangguran yang terus membesar dari tahun ke tahun?
Jawabannya bergantung pada keberpihakan: apakah pekerjaan yang diciptakan ditujukan bagi mereka yang selama ini terpinggirkan, atau justru hanya untuk segelintir kalangan, sembari menyingkirkan yang lain?
Jika IKN benar ingin menjadi kota masa depan, maka harus menjadi tempat di mana bukan hanya beton dibangun, tapi juga kesempatan yang merata.
Mungkin sekarang saatnya kita berhenti sejenak dari membuat panggung-panggung baru, dan mulai membersihkan lapangan yang lama, yang penuh tumpukan janji. Waktunya bekerja, bukan berpose.
Penutup: Jangan Biarkan Potensi Jadi Penghibur Abadi
Kita terlalu lama hidup dalam mimpi tentang potensi. Mimpi yang terus diulang, tapi tak pernah bangun. Sudah waktunya membuka mata: potensi tidak bisa dimakan. Panggung tidak bisa menggantikan lapangan.
Dan rakyat tidak bisa terus diminta bersabar, sementara keputusan besar dibuat tanpa mereka, dan hasilnya hanya dirayakan oleh segelintir elite.
Rakyat tidak menolak mimpi besar, tapi mereka ingin ikut memilikinya.
Oleh Mario Ngopidulu, 25 Juni 2025
Tulisan ini disusun berdasarkan sejumlah diskusi informal dengan beberapa tokoh diaspora Indonesia, termasuk yang terlibat di tingkat global dan di satu negara bagian di Australia, seorang jurnalis muda di Jakarta, serta kolega editor pengamat lepas isu IKN, serta analisis dari berbagai sumber terbuka seperti CNBC Indonesia, Al Jazeera, Kompas, SekitarKaltim, Tempo, Indonesia Investments dan lainnya seperti di bawah ini:
- CNBC Indonesia. “RI Darurat Pekerjaan Layak” – membahas krisis pekerjaan bermartabat dan pendapat dari pakar ILO.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20250711082340-4-648200/indonesia-darurat-pekerjaan-layak - CNBC Indonesia (Video). “Bukti RI Darurat Pekerjaan Layak, Mayoritas Digaji Rp 2,25 Juta” – fenomena overqualification dan dampaknya.
https://www.youtube.com/watch?v=WNhCkk4GX_Q - Indonesia Investments. Data pengangguran dan angka ekonomi makro.
https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/pengangguran/item255 - Al Jazeera. “Indonesia has 44 million youths. It’s struggling to get them jobs” – angka dan narasi pesimisme generasi muda.
https://www.aljazeera.com/economy/2025/7/18/indonesia-has-44-million-youths-its-struggling-to-get-them-jobs - SBS Indonesian. “Nearly 10 Million Gen Z Unemployed, Why?” – data Gen Z menganggur 22% dari total 44 juta anak muda Indonesia. Nearly 10 Million Gen Z Unemployed, Why? | SBS Indonesian
- Sekitar Kaltim (Republika). “Balada Sarjana Menganggur” – lebih dari 6,5% pengangguran adalah sarjana; total 7,28 juta orang pada Feb 2025.
https://sekitarkaltim.id/posts/692191/balada-sarjana-menganggur - LinkedIn (Leigh McKiernon). “Indonesia’s Conference Industrial Complex: Where Business Leaders Talk (And Talk) But Never Do” – kritik tajam terhadap culture konferensi kosong.
https://www.linkedin.com/pulse/indonesias-conference-industrial-complex-where-talk-never-mckiernon-iumqc/ Reshared by Deden Fathurahman - Kompas. “Kongres Diaspora Indonesia ke-8 di IKN dihadiri politisi Australia” – membuktikan profil kongres CID 8.
https://ikn.kompas.com/read/2025/04/23/100000587/kongres-diaspora-indonesia-ke-8-di-ikn-dihadiri-politisi-australia - CNBC Indonesia (Research). “RI Dikelilingi Laut tapi Impor Garam Rp 1,35 T Setahun, Kok Bisa?”
https://www.cnbcindonesia.com/research/20240916100259-128-572110/ri-dikelilingi-laut-tapi-impor-garam-rp-135-t-setahun-kok-bisa - Tempo.co. Topik: Korupsi Tambang.
https://www.tempo.co/tag/korupsi-tambang - Kabar Buen. “Anak Muda Dayak Gugat UU IKN: Tanah Leluhur Bukan untuk Disewakan 190 Tahun.”
https://www.kabarbuen.com/headline/1951395659/anak-muda-dayak-gugat-uu-ikn-tanah-leluhur-bukan-untuk-disewakan-190-tahun
Portal Suara Independen 