Ketika preman berpakaian ormas kembali muncul di panggung politik, ketika aparat dan elit politik membiarkan—bahkan bersekongkol —mereka untuk menekan suara-suara kritis, kita perlu bertanya: apakah ini demokrasi, atau politik premanisme?

Tulisan ini mengangkat kembali ingatan kita terhadap praktik premanisme politik di era Suharto, yang kini hidup lagi di masa pemerintahan Prabowo–Gibran. Dengan menggali arsip Majalah Suara Independen edisi Mei 1996—majalah yang dulu dilarang rezim—penulis menunjukkan kemiripan pola, aktor, dan strategi kekuasaan. Sebuah peringatan keras: jika kita diam, politik premanisme bisa menjadi wajah resmi kekuasaan Indonesia saat ini.

Bangkitnya Premanisme Ala Orde Baru

Oleh: Bela Kusumah Kasim

Majalah Suara Independen edisi Mei 1996 pada halaman 18–19 memuat artikel berjudul “Melawan Gerakan Pro-Demokrasi Dengan Preman”. Judul itu kini terasa relevan kembali, mengingat situasi politik Indonesia terkini di bawah pemerintahan Prabowo–Gibran yang masih seumur jagung.

Mengapa gejala politik premanisme marak lagi? Pertanyaan itu tercantum di bawah judul tulisan Majalah Suara Independen tahun 1996 – majalah bawah tanah yang dilarang oleh Menteri Penerangan Harmoko. Memang ironi – kenapa premanisme itu kini muncul kembali di depan mata – di masa sekarang, di era paska reformasi yang mestinya membuka pintu bagi rakyat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, melalui PEMILU – langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau Luber Jurdil.

Dibawah ini saya kutip Topik Utama Majalah Suara Independen edisi 10/11 MEI-1969:

“Di saat warga Medan sedang tidur nyenyak, Gedung LBH yang terletak di Jalan Hindu 12 itu habis dilalap api. Akibatnya hampir semua peralatan kantor – komputer, fax dan sebagainya – hangus terbakar. Begitu pula, ratusan berkas perkara para pencari keadilan.”

“Selama bulan April lalu, LBH memang sedang melakukan manuver yang membuat gerah pemerintah dan pengurus Golkar (partai yang berkuasa) Sumut. Di awal bulan misalnya LBH menandatangani kesepakatan kerja sama dengan pengurus wilayah PPP dan PDI Sumut untuk menangani kasus-kasus curang yang terjadi pada Pemilu 1997 mendatang.”

Dari kasus-kasus kecurangan dan intimidasi dalam Pemilu 1997 yang dibeberkan dalam majalah Suara Independen di atas – ada persamaan atau kemiripan dengan kasus-kasus intimidasi pada Pilpres 2024. Tindakan kelompok-kelompok pendukung dan ormas-ormas yang berafiliasi dengan partai-partai yang bersaing dalam koalisi pemerintah yang berkuasa, ternyata bisa bentrok sampai adu jotos.

Ciri-ciri kebangkitan Premanisme ini, sudah dimulai pada masa sebelum dan masa berlangsungnya kampanye Pilres tahun lalu yang dipicu oleh acara-acara talk show TV dan media online yang menyebarkan wawancara, liputan, analisa dll- masing-masing mempromosikan “boss” yang bermain di panggung politik. Dalam perang iklan politik di era media pers era digital, banyak  melibatkan buzzer-buzer bayaran yang berafiliasi dengan Partai Politik, tokoh-tokoh Pemerintah yang berkuasa dan Ormas-ormas yag bernaung di bawah payung Partai.

Hasil Pemilihan Umum bulan Oktober 2024 yang dimenangkan oleh Koalisi Indonesia Maju, menghasilkan kemenangan pasangan Prabowo – Gibran, mencapai 58% – hasil yang mengejutkan bagi para pendukung capres PDI-P Ganjar Pranowo (13%) dan tokoh Islamist Anies Bawesdan (25%).

Namun hasil Pilpres 2024 juga menimbulkan kecurigaan adanya kecurangan dalam proses pencoblosan dan penghitungan secara masif. Untuk pertama kalinya hasil pilres Indonesia diajukan Ke Mahkamah KONSTITUSI (MK).

Hasilnya! – dari delapan hakim MK – tiga hakim memutuskan dissenting, yang artinya tidak sependapat dengan kelima hakim lainnya. Surpraise bukan?

“Lah enak banget masuk-masuk udah langsung jadi letkol,” tulis seorang netizen yang mengomentari pemberian pangkat Letnan Kolonel Tituler kepada Deddy Corbuzier oleh Prabowo Subianto.

“Deddy sebagai influencer dan YouTuber dipuji sebagai pembawa acara yang mempunyai kemampuan khusus dan kapasitas berkomunikasi yang dapat membantu TNI untuk menyebarkan pesan-pesan kebangsaan dan tugas-tugas TNI dalam rangka menjaga pertahanan RI”: Demikian pernyataan Juru Bicara (jubir) Menhan Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, Sabtu (10/12/2022), dilansir DetikNews (Sabtu, 10/12/2022).

Benih-benih premanisme yang subur bagai jamur menjelang Pemilu- pada Pemerintahan Prabowo- Gibran makin mengkritalisasi dengan munculnya tokoh mantan Preman Hercules. Di sebuah tayangan youtube- Hercules bak pahlawan jadi buruan para perwira Kopasus Baret Merah untuk berphoto. Hercules tiba-tiba mendatangi rumah Mantan Presiden Jokowi yang dituduh memalsukan ijazah S1 dari UGM. Kehadiran Hercules jadi ‘TAMENG’nya Jokowi, menjadi sorotan para wartawan dan masyarakat umum.

Sementara para perwira TNI bertopi baret merah – rebutan berpose beramai-ramai dengan Hercules, seolah-olah mantan preman itu bagian dari Polri atau TNI.

Wacana persaingan ormas Pemuda Pancasila (PP) yang dipimpin Japto Soerjosoemarno dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB), yang sudah lama berlangsung – makin panas. Akhirnya pada hari Senin (13/01/2025), bentrokan antara kedua ormas itu terjadi di Kecamatan Blora dan Kunduran. Puluhan anggota PP Blora menyerang markas GRIB Jaya pimpinan Rosario Marcal alias Hercules di Kabupaten Blora – Jawa Tengah. Menurut catatan polisi, 12 orang terluka (BBC.com/Indonesia)

Bentrokan antara Pemuda Pancasila dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Kabupaten Blora dan Kota Bandung memunculkan berbagai pertanyaan dan tuduhan terhadap Ormas-ormas berbau premanisme. Benarkah mereka sengaja dipelihara untuk menjaga kepentingan ekonomi dan politik negara dan pihak-pihak tertentu?

Kembali kepada Topik Utama majalah Suara Independen edisi Mei 1996; di era pemerintahan Dwi Fungsi ABRI, upaya Pemerintah _ Melawan Gerakan Pro-Demokrasi dengan Preman – gagal total. Malah menimbulkan kerusuhan yang lebih besar dan sporadic. Aksi unjukrasa makin besar, ormas-ormas dan Gerakan mahasiswa makin bahu-membahu melawan Rezim yang makin Otoriter.

Kombinasi kedua factor yaitu: ekonomi amburadul akibat Krisis Moneter dan peran Dwi Fungsi ABRI dalam mengotomi kelompok-kelompok preman, berhasil memaksa Presiden Suharto lengser. Keterlibatan Wiranto mengerahkan Ormas Pam Swakarsa melawan Gerakan Pro Demokrasi yang dirahasiakan, 10 tahun kemudian diberitakan oleh Media Pers. Baca artikel: “Kronologi Pembentukan Pam Swakarsa 1998, Menurut Gugatan Kivlan Zen ke Wiranto”, (KOMPAS.com 29/5/2019).

Catatan Penulis:

Perkembangan Politik Premanisme yang sekarang terjadi mengingatkan saya ketika meliput aksi unjukrasa Gerakan Reformasi di Jakarta tahun 1978-1999. Para aksi unjukrasa , baik massa dan para mahasiswa yang turun ke jalan-jalan harus berhadapan dengan kelompok-kelompok preman yang berjubah putih dan berthurban hijau.

Kelompok garda Orde Baru yang mengatas namakan agama (Islam) seperti Pam Swakarsa, dikerahkan oleh Pemerintah yang berkuasa yang didukung oleh aparat Militer dan Ormas-ormas pendukung Orde Baru.

Kalau diantara kelompok Ormas Preman sudah bentrok dan adu jotos di berbagai kota di Indonesia- maka hal ini “Warning” – bagi KITA masyarakat madani untuk merapatkan barisan : – Bersatu Melawan dan Menentang Politik Premanisme di Era Prabowo- Gibran.

Melbourne 27 April 2025
Bela Kusumah Kasim
Penulis, mantan wartawan AJI (1996-2001)
Mantan Executive Producer Radio SBS- Indonesian Program,
Melbourne.
Co-founder Yayasan Suara Independen
PO. BOX 173 Surrey Hills, Melbourne.

Sumber & Referensi:

  1. Majalah Suara Independen Mei 1996, Foto.
  2. Kronologi Pembentukan Pam Swakarsa 1998 – Kompas.com https://nasional.kompas.com/read/2019/08/12/19561601/kronologi-pembentukan-pam-swakarsa-1998-menurut-gugatan-kivlan-zen-ke?page=all. 
  3. Bentrokan GRIB vs PP – Kompas.com, 2025 https://www.kompas.com/tren/read/2025/01/15/204500765/apa-itu-grib-ormas-yang-terlibat-bentrok-dengan-pemuda-pancasila-?page=all
  4. Ormas dan Premanisme – Kompas.com Kompas.com: https://www.kompas.com/tren/read/2025/04/28/103000465/dinilai-lakukan-pemerasan-premanisme-bisakah-ormas-dibubarkan-.
  5. Pangkat Letkol Tituler untuk Deddy – DetikSumut:  https://www.detik.com/sumut/berita/d-6454251/kenapa-prabowo-beri-deddy-corbuzier-pangkat-letkol-tituler-tni.
  6. https://tajuknasional.com/news/nasional/tidak-ikut-daftar-dan-pendidikan-tni-netizen-kritik-pangkat-letkol-deddy-corbuzier/