Di balik setiap karya seni, terdapat pesan yang lebih dalam dari sekadar bentuk dan warna. Seni sering kali menjadi medium yang kuat untuk merefleksikan kondisi sosial, termasuk kekuasaan dan politik. Namun, kebebasan berkesenian di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama ketika karya seni dianggap “terlalu politis.” Salah satu contoh terbaru adalah penarikan karya Yos Suprapto dari pameran Revival: Land for Food Sovereignty di Galeri Nasional Indonesia.

Fenomena ini bukan yang pertama; sebelumnya banyak pameran seni yang dibatasi atau dibatalkan karena dianggap mengkritik kebijakan pemerintah, seperti kasus pembatalan pameran FX Harsono pada 2015, yang mengangkat isu pelanggaran hak asasi manusia yang menyentil kebijakan pemerintah.

Mengapa kebebasan berkesenian sering terhambat? Bagaimana seni bisa menjadi ruang untuk refleksi kritis tanpa pembatasan? Apa kaitannya dengan bentuk kritik lainnya, seperti di media sosial? Temukan jawabannya dalam bahasan berikut yang menggali lebih dalam tentang hubungan antara seni, kebebasan berekspresi, dan tekanan politik di Indonesia, dari perspektif seorang kerabat, Prof. Todung Mulya Lubis—pengacara, aktivis, dan mantan duta besar Indonesia untuk Norwegia.

https://www.facebook.com/share/p/15phXM1fxE/ Todung Mulya Lubis

Tadi malam saya datang ke Galeri Nasional untuk menyaksikan pembukaan pameran lukisan karya Yos Suprapto. Tapi pintu Galeri Nasional dikunci sehingga tak seorang pun bisa masuk. Pengunjung pada berkumpul di belakang Galeri untuk menghindari hujan yang turun lebat. Sebagian menikmati makanan yang sudah disediakan, Sebagian minum kopi dan Sebagian lagi menggerutu kenapa pameran lukisan ini katanya ‘ditunda’ tetapi dari informasi salah seorang pengunjung yang kenal, Heru Hendramoko (wartawan yang pernah memimpin AJI) dengan pelukisnya pameran ini tidak jadi diadakan karena pihak Galeri Nasional meminta 5 lukisan diturunkan. Kenapa? Karena dianggap mengkritik Mulyono. Galeri Nasional sudah lupa bahwa Galeri itu tempat pameran, dan Galeri tak berhak mencampuri kebebasan kreatif pelukisnya. Bahwa pelukisnya membuat lukisan yang bersifat kritis, mengkritik Jokowi atau Prabowo, hal itu adalah syah saja sebagai lukisan. Apa beda kritik melalui lukisan dengan kritik melalui podcast di Youtube atau TikTok? Kalau logikanya demikian maka banyak podcast dan talkshow di Youtube, Instagram atau TikTok harus dilarang.Dengan kesal semalam saya langsung pulang, dan baru membaca berita sebenarnya tentang batalnya pameran semalam. Yos Suprapto mengatakan bahwa dia akan membawa semua lukisannya ke Yogyakarta tempat dia berdomisili jika ada lukisannya yang diturunkan atau dilarang. Ini adalah pelanggaran terhadap kebebasan berkesenian. Saya mulai melihat langit mendung diatas.Pagi ini di WA Group saya membaca berita mengenai pameran lukisan yang semalam tak jadi digelar. Ada kritik dari Eros Djarot. Ada juga foto salah satu lukisan yang hendak dipamerkan. Lukisannya memang sebuah manifestasi kritik dalam garis dan warna. Saya menerimanya sebagai sebuah lukisan yang tak semuanya tentang pemandangan alam atau kecantikan.

20 Desember 2024, Facebook, Former Ambassador of Indonesia to Norway (2018–2023) Prof. Todung Mulya Lubis 🙏🏻 🇮🇩🇮🇩🇮🇩